Program Kedisiplinan Militer di Sekolah Rakyat: Tantangan dan Perspektif
Pemerintah Indonesia akan mengimplementasikan program pelatihan kedisiplinan oleh taruna Akademi Militer (Akmil) di berbagai Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2026/2027. Sebanyak 1.000 taruna tingkat I dan II akan turun ke 178 titik sekolah, dengan tugas selama lima hari, yaitu dari tanggal 3 hingga 8 Agustus 2026. Mereka akan memberikan bimbingan keasramaan kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat. Setiap titik sekolah akan didampingi lima orang taruna secara intensif, yang bertindak sebagai pembimbing kehidupan asrama bagi para siswa.
Materi yang diberikan oleh para taruna ini mencakup berbagai keterampilan dasar kehidupan sehari-hari, seperti menyetrika seragam, merapikan seprei dan lemari pakaian, serta menyemir sepatu. Tujuan utamanya adalah membangun kebiasaan hidup mandiri di lingkungan asrama. Namun, pendapat para pengamat pendidikan menunjukkan bahwa program ini memiliki risiko yang perlu diperhatikan.
Kekhawatiran terhadap Nalar Kritis Anak
Para pengamat pendidikan khawatir bahwa pendekatan militer dalam pendidikan dapat mengurangi kemampuan nalar kritis anak. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, hal ini bisa berdampak buruk pada proses belajar mengajar. “Ini bahaya sekali dalam konteks pendidikan. Dari institusi negara sudah tidak lagi percaya kepada guru, terutama guru pengasuh atau wali asuh yang juga mendampingi anak sehari-hari di asrama,” ujarnya.
Menurutnya, disiplin dalam konteks sipil berbeda dengan militer. Disiplin harus dipahami melalui kesadaran berpikir logis dan nalar kritis. “Kedisiplinan itu bukan soal hanya patuh saja, tapi harus dipahami melalui kesadaran berpikir logis dari nalar kritis,” jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengajaran yang lebih inklusif dan partisipatif lebih efektif dalam membentuk karakter anak.
Tanggapan Menteri Sosial
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa tidak ada pelatihan militer di Sekolah Rakyat. Dia menjelaskan bahwa para taruna Akmil hanya akan memberikan contoh hidup disiplin seperti tentara dengan materi seputar kedisiplinan sampai baris-berbaris. “Taruna-taruna Akmil itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat yang juga mereka sekolahnya berasrama. Bagaimana bangun pagi, membersihkan tempat tidur, membersihkan peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang mereka punya,” ujarnya.
Meski begitu, masyarakat tetap mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari pendekatan ini. Beberapa siswa dan orang tua mengungkapkan pandangan mereka tentang kehadiran militer di Sekolah Rakyat.
Pengalaman Siswa dan Orang Tua
Siswa SRMP 23 Makassar, Ramadhan, mengaku bahwa selama satu tahun menempuh pendidikan di sekolah tersebut, dia dan teman-temannya sering diajar oleh tentara. “Dia [tentara] biasa mengajar pelatihan baris berbaris [PBB]. Tidak mengajar menulis,” katanya. Meski demikian, dia hanya menjawab singkat ketika ditanya tentang kehadiran tentara dalam kegiatan sehari-hari.
Di sisi lain, Raziq Prajaya dari SRMP 4 Padang, yang baru masuk pada Januari 2026, enggan berkomentar mengenai keberadaan tentara. Dia lebih fokus pada keseharian dan fasilitas yang diperoleh selama di Sekolah Rakyat. Orang tua kedua siswa ini memilih mengikuti program yang diberikan pemerintah tanpa banyak pertanyaan.
Fasilitas dan Kebutuhan Ekonomi
Surigandi, ibu dari Ramadhan, mengakui adanya keterlibatan tentara dalam proses belajar mengajar di sekolah anaknya. “Biasa ada mengajar tentara di sekolah rakyat, Babinsa dan Binmas. Di situ biasa mengajar, kalau latihan anak-anak dia yang kasih latihan,” ujarnya. Namun, dia tidak tahu tentang metode pembelajaran ala tentara dan tidak pernah masuk ke asrama karena dilarang.
Bagi Surigandi, yang penting adalah anaknya bisa sekolah tanpa biaya. Di Sekolah Rakyat, semua kebutuhan Ramadhan dari makan, seragam, tas, koper, dan sepatu diberikan secara gratis. “Lebih bagus yang ini karena tidak membayar. Kalau sekolah yang dulu membayar karena sekolah swasta, negeri tidak [bayar],” tambahnya.
Perspektif Para Pakar Pendidikan
Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YCG), Muhammad Mukhlisin, menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. “Sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak,” ujarnya. Pendekatan apapun yang diterapkan harus memperkuat perkembangan sosial-emosional anak, bukan yang mengancam rasa aman psikologis.
Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak adanya militerisme di dalam sekolah. “Seharusnya, sekolah itu bebas dari militerisme seperti itu. Walaupun kata mereka adalah baris berbaris. Itu bertentangan dengan pendidikan itu sendiri,” katanya. Menurutnya, pendidikan harus membangun kesadaran, bukan hanya kedisiplinan fisik.
Kesimpulan
Program kedisiplinan militer di Sekolah Rakyat menimbulkan pro dan kontra. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian siswa, beberapa ahli dan masyarakat khawatir akan dampak jangka panjang terhadap perkembangan mental dan nalar kritis anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap program ini, termasuk peningkatan kualitas pendampingan dan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan edukatif.
Tinggalkan Balasan