Dinamika Muktamar ke-35 NU dan Kriteria Pemimpin yang Dibutuhkan
Menghadapi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), berbagai dinamika mulai muncul, terutama terkait calon-calon yang siap bertarung untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Di tengah situasi ini, Forum Komunikasi Aktivis NU Jawa Timur menggelar diskusi untuk membahas arah kepemimpinan organisasi di masa depan.
Diskusi tersebut diadakan pada Senin (15/6) dan diikuti oleh sejumlah akademisi, pengasuh pesantren, serta aktivis NU dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Tuban, Lamongan, Gresik, Jember, Probolinggo, Malang, Nganjuk, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Fokus utama dari diskusi ini adalah membedah kriteria kepemimpinan yang relevan dalam menghadapi tantangan organisasi di masa mendatang.
Para peserta menyoroti pentingnya figur pemimpin yang mampu menjaga tradisi keilmuan, kemandirian organisasi, serta menjawab tantangan zaman. Salah satu tokoh NU Surabaya, Prof. DT KH Muhibbin Zuhri, menilai bahwa kepemimpinan NU perlu merujuk pada pesan yang disampaikan oleh KH Ahmad Siddiq pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Menurutnya, NU membutuhkan pemimpin dengan tiga karakter utama, yakni alim, abid, dan arif.
“Saya masih ingat, saat itu Kiai Ahmad Siddiq menyampaikan bahwa NU harus dipimpin oleh sosok yang alim, abid, dan arif,” ujar Muhibbin dalam forum tersebut. Ia menjelaskan bahwa alim merujuk pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keagamaan yang kuat. Karakter tersebut sangat penting, terutama pada posisi Rais Aam sebagai pemegang otoritas keagamaan tertinggi di lingkungan NU.
Muhibbin juga menilai bahwa sosok yang memiliki kombinasi ketiga kriteria tersebut masih dibutuhkan untuk mengawal perjalanan NU di abad kedua. Dalam pandangannya, KH Said Aqil Siradj merupakan salah satu figur yang memiliki kapasitas tersebut. Meskipun tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil tetap mendapat penerimaan luas dari kalangan warga NU di berbagai daerah.
Strategi dan Peran Ulama dalam NU
Penggagas Forum Komunikasi Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi ini adalah merumuskan berbagai kebutuhan strategis organisasi ke depan. Salah satu poin penting yang muncul adalah perlunya penguatan posisi ulama sebagai pusat pengambilan keputusan di lingkungan NU.
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya reaktualisasi dan penguatan Khittah NU 1926 sebagai fondasi independensi organisasi dari kepentingan politik praktis. “Khittah NU 1926 harus terus diperkuat sebagai dasar menjaga independensi organisasi dari berbagai tarikan politik,” ujar Sudarsono.
Menurut mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur tersebut, tata kelola organisasi juga perlu terus diperbaiki agar mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kebangsaan dan kemandirian jam’iyah.
Dalam forum bertajuk Ulama Navigator NU, KH Said Aqil Siradj hadir sebagai narasumber utama. Ia menegaskan bahwa ulama memiliki peran fundamental dalam menghadirkan Islam sebagai kekuatan peradaban, kebudayaan, dan kemanusiaan. KH Said juga menekankan bahwa keberadaan ulama harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama.
“Ulama menjadikan Islam sebagai pembawa peradaban, pembawa kebudayaan, dan pada akhirnya pembawa nilai-nilai kemanusiaan,” pungkas Said.
Tinggalkan Balasan