Komentar Jusuf Kalla terhadap Isu-isu yang Muncul di Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat pada periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, tidak memberikan komentar terkait berbagai isu yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Berbagai masalah seperti penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), melemahnya nilai tukar rupiah, serta desakan untuk menghentikan beberapa program prioritas yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi topik utama dalam aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah.
JK, sapaan akrab dari Jusuf Kalla, memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah yang kini sedang diprotes oleh masyarakat. Ia justru mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung program-program pemerintah yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan umum.
“Kita harus mendukung pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan,” ujar JK setelah menghadiri acara Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Masjid Agung Kota Bandung, Selasa (16/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, JK juga menyampaikan pesan penting tentang pentingnya memakmurkan masjid. Menurutnya, kemakmuran sebuah masjid bergantung pada jumlah jemaah yang hadir untuk beribadah. Namun, ia menegaskan bahwa selain memperhatikan kondisi masjid, perlu juga diperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar masjid.
“Masjid tidak hanya harus makmur secara fisik, tetapi juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” tambahnya.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung Raya melakukan aksi demo di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (15/6). Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Salah satu peserta demo, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
“Kami datang dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para mahasiswa yang inisiatif menggerakkan aksi ini. Aksi ini bukan hanya sekadar gerakan mahasiswa, tetapi juga wujud kekhawatiran masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang kami anggap sewenang-wenang dari pemerintah saat ini,” kata Abdul saat ditemui di lokasi demo.
Abdul menjelaskan bahwa mahasiswa membawa beberapa tuntutan. Salah satunya adalah meminta penghentian program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga mengecam pemborosan anggaran untuk kunjungan luar negeri.
Menurutnya, frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo dalam masa pemerintahannya lebih tinggi dibandingkan pemimpin sebelumnya. Selain itu, mahasiswa juga mengkritik potensi kembalinya praktik-praktik Orde Baru, khususnya melalui penguatan dwifungsi TNI dan Polri.
“Masyarakat khawatir akan kembalinya praktek Orde Baru. Kami melihat adanya penguatan dwifungsi TNI dan Polri, yang kami kaitkan dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan regulasi terkait Polri yang dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat luas,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan